Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan penambahan anggaran pagu senilai Rp 15,75 triliun untuk tahun 2025. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pengajuan itu telah tertera melalui surat yang dilayangkan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa. Dia bilang, usulan kebutuhan tambahan anggaran itu untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam pagu indikatif 2025. Diketahui, pagu indikatif 2025 ini mengalami penurunan sebanyak Rp 13,83 triliun dari alokasi anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp 38,60 triliun.
"Masih terdapat prioritas yang mendasar belum terakomodir dalam pagu indikatif. Melalui surat ke Menteri Keuangan dan Menteri PPN, kami telah menyampaikan usulan kebutuhan tambahan anggaran kegiatan prioritas sebanyak Rp 15,75 triliun," kata Menhub Budi saat Raker dengan Komisi V DPR RI, dikutip Kamis (6/6/2024). Dalam paparannya, tambahan anggaran ini digunakan untuk mengakomodir kebutuhan layanan keperintisan di moda transportasi darat laut, udara, dan kereta api sebesar Rp 4,72 triliun. Anggaran untuk pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara (infrastructure maintenance and operation/IMO) sebesar Rp 4,46 triliun. Kemudian, kebutuhan prioritas lainnya yang akan diakomodasi dalam usulan tambahan anggaran ini, yaitu pengadaan bus sekolah, pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, serta penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru (Nataru).
Soal & Kunci Jawaban Post Test Modul 1, Urutan Jenjang Capaian yang Tepat dalam Pendekatan Rubrik Kunci Jawaban Post Test Modul 1, Pada Tujuan Pembelajaran Peserta Didik Mampu Memahami Teks Narasi Kapolsek Komodo Pukul & Benturkan Satpam ke Tembok, Tak Terima Ditegur Pakai Helm saat Masuk ATM
Serta, anggaran untuk belanja pegawai, operasional, dan pemeliharaan aset, fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, peningkatan kompetensi SDM transportasi, prioritas nasional pada kawasan KEK, KI, perbatasan, dan KSPN, serta kerangka regulasi dan kelembagaan. Meski demikian, Menhub Budi menyatakan bahwa Kemenhub secara agresif melakukan upaya creative financing selain mengajukan penambahan pagu ke Kementerian Keuangan. "Baru tadi pagi saya bertemu Jepang untuk melaksanakan KPBU yaitu kerjasama pemerintah untuk usaha bersama baik di laut, udara, KA, maupun darat. Lalu kita juga memiliki upaya skema yang namanya kerjasama pemanfaatan terutama banyak di pelabuhan," ujar Menhub Budi.
"Dengan itu maka APBN yabg tadinya merupakan anggaran Kemenhub bisa digunakan untuk pelabuhan pelabuhan yang juga bisa ditempat yang terisolir," sambungnya.
